IPM CIREBON, MAJALENGKA, INDRAMAYU dan KUNINGAN

PROPOSAL

PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Di Ajukan Sebagai Tugas Semester Ganjil

Tahun akademik 2010/2011

            Mata Kuliah  : Studi Kependudukan

            Dosen            : H. Mukarto S., Drs., Msi

                       

Disusun Oleh:

SAMSUL ARIFIN (108090034)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

CIREBON

2012

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

            Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun  tugas Studi Kependudukan dan tak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bpk H. Mukarto S,. Drs,. Msi atas bimbingannya kami bisa menyelesaikan tugas ini.

            Perlu diketahui bahwa Manajemen Keuangan  merupakan ilmu yang digunakan bukan hanya untuk diketahui atau dimengerti oleh para mahasiswa , tetapi juga harus dapat pula diaplikasikan dan diamalkan didalam kehidupan sehari-hari.

            Kami sadari masih banyak kekurangan yang tampak, sehingga kami tetap mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi penyempurnaan makalah ini.

            Mudah-mudahan dapat berguna bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taifik dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin...

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Cirebon,   Januari 2012

    Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………..…………………………                i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………                 ii

PENDAHULUAN ………………………………….......................................               1         

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................                1

            1.1 Latar Belakang............................................................................              1

            1.2 Tujuan.........................................................................................              2

BAB II INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA...................................................              2         

            2.1 Pengertian..............................................................................                  2

            2.2 Sejarah......................................................................................                2

            2.3 Metodologi...............................................................................                3

BAB III Perbandingan INDEKS PEMBANGNAN MANUSAN DI INDONESIA..                4

            3.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di Dunia dan di Asia                                             Tenggara....................................................................................                     4         

            3.2 Daftar Provinsi Jawa Barat Menurut Indeks Pembangunan Manusia ..          5

            3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka serta

                  Perbandingannya dalam Wilayah Ciayumajakuning ..............                 6

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN …………………..........................                       8

            4.1 Kesimpulan ..................................................................................            8

            4.2 Saran-saran ...................................................................................            9

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

            Saat ini pembangunan bukan hanya ditujukan dalam wujud pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana infrastruktur, tetapi dalam cakupan yang lebih luas seperti yang pertama kali dikemukakan oleh Cicero yaitu mewujudkan masyarakat madani (civil society). Karakteristik masyarakat madani adalah masyarakat yang sehat, demokratis, toleran, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mempunyai wawasan serta pengetahuan yang luas.

            Paradigma pembangunan telah mengalami perubahan karena tidak lagi menempatkan manusia sebagai objek atau sasaran pembangunan, tetapi dilibatkan dalam proses pembangunan sebagai subjek yang ikut mengambil keputusan yang dalam terminologi pembangunan hal tersebut dikenal sebagai people centered development. Perubahan ini sangat penting untuk meningkatkan manusia secara kualitas, sehingga menjadi modal yang sangat berharga untuk pembangunan secara keseluruhan. Peningkatan kualitas manusia telah ditunjukkan dengan corak pembangunan saat ini, yaitu tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi melainkan juga mengarah pada peningkatan kualitas. Komitmen pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia telah diwujudkan sebagai salah satu kebijaksanaan strategis. Berbagai program dan kegiatan untuk mengakselerasi pembangunan kualitas manusia menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

            Pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Peningkatan kapasitas dasar pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Sedangkan peningkatan daya beli ditempuh melaui pertumbuhan ekonomi, sehingga tercipta perluasan lapangan kerja. Dalam RKP, hal tersebut diwujudkan dalam triple

`           Dalam kajian pembangunan manusia diperlukan suatu alat ukur yang mempunyai perbandingan antarwilayah dan antarwaktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai sejauh ini adalah metode yang paling memadai untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dengan memperhatikan pada tiga faktor yang paling essensial dalam kehidupan manusia yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.

1.2. Tujuan

            Secara garis besar, penyusunan publikasi ini memiliki tujuan untuk menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia Negara Republik Indonesia, Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka dengan daerah lainya.

BAB II

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1 Pengertian

            Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

2.2 Sejarah

            Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

            Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

            IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

•           hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

•           Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

•           standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

            Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan.

2.3 Metodologi

            Pada umumnya untuk mengubah sebuah variabel awal, sebagai contoh x, kepada sebuah index bebas antara 0 dan 1 (yang memperbolehkan indeks yang berbeda untuk ditambahkan sebagai satu kesatuan), formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

• x-index =

dimana dan adalah variabel angka maksimum dan minimum x yang dapat diperoleh.

IPM menggambarkan tiga indikator umum berikut:

• Indeks Harapan Hidup =
• Indeks Pendidikan =
• Angka melek huruf dewasa (ALI) =
• Gross Enrollment Ratio (GER) =
• Indeks PDB =

LE: Angka harapan hidup

ALR: Angka melek huruf

CGER: Combined gross enrollment ratio

GDPpc: PDB perkapita berdasarkan PPP dalam USD

BAB III

PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAN DI INDONESIA

3.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di Dunia dan di Asia Tenggara

            Angka IPM Indonesia dari tahun ke tahun

1. Tahun 1980 = 0,522
2. Tahun 1985 = 0,562
3. Tahun 1990 = 0,624
4. Tahun 1995 = 0,658
5. Tahun 2000 = 0,673
6. Tahun 2003 = 0,709
7. Tahun 2004 = 0,714
8. Tahun 2005 = 0,723
9. Tahun 2006 = 0,729
10. Tahun 2007 = 0,734
11. Tahun 2008 = perhitungan baru diberlakukan
12. Tahun 2009 = 0,593
13. Tahun 2010 = 0,600
14. Tahun 2011 = 0,617

Catatan: Pada tanggal 18 Desember 2008 diluncurkan sistem penghitungan baru tehadap IPM dengan memasukan GDP PPP yang baru. Hal ini berakibat pada berubahnya angka IPM setiap negara dan rangkingnya terhadap dunia.

            Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pembangunan (UNDP) menempatkan Indonesia ke posisi 111 dari 182 negara dalam pemeringkatan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) tahun ini. Indonesia mencatat HDI 0,734 sehingga dikelompokkan sebagai negara berkembang.

            Diantara negara-negara Asia Tenggara, kualitas hidup di Indonesia masih kalah ketimbang Singapura yang berada di rangking 23 (HDI 0,944), Brunei (peringkat 30/HDI 0,920), Malaysia (peringkat 66/ HDI 0,829), Thailand (rangking 86/HDI 0,783) dan Filipina (urutan 105/HDI 0,751). Namun, HDI Indonesia masih lebih baik dari Vietnam (116) dan Laos (133).

3.2 Daftar Provinsi Jawa Barat Menurut Indeks Pembangunan Manusia

            Berikut adalah daftar provinsi Indonesia menurut Indeks Pembangunan Manusianya dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008. Data-data berikut berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. ^[1] Pada tahun 2008, nilai IPM keseluruhan Indonesia adalah 71,17 dengan nilai IPM tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebesar 77,03 dan terendah berada di provinsi Papua sebesar 64,00.

Tabel Daftar Provinsi Jawa Barat Menurut Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008
Indonesia	67,7	64,3	65,8	68,7	69,57	70,10	70,59	71,17
Nanggroe Aceh Darussalam	69,4	65,3	66,0	68,7	69,05	69,41	70,35	70,76
Sumatera Utara	70,5	66,6	68,8	71,4	72,03	72,46	72,78	73,29
Sumatera Barat	69,2	65,8	67,5	70,5	71,19	71,65	72,23	72,96
Riau	67,6	67,3	69,1	72,2	73,63	73,81	74,63	75,09
Jambi	69,3	65,4	67,1	70,1	70,95	71,29	71,46	71,99
Sumatera Selatan	68,0	63,9	66,0	69,6	70,23	71,09	71,40	72,05
Bengkulu	68,4	64,8	66,2	69,9	71,09	71,28	71,57	72,14
Lampung	67,6	63,0	65,8	68,4	68,85	69,38	69,78	70,30
Bangka Belitung	-	-	65,4	69,6	70,68	71,18	71,62	72,19
Kepulauan Riau	-	-	-	70,8	72,23	72,79	73,68	74,18
DKI Jakarta	76,1	72,5	75,6	75,8	76,07	76,33	76,59	77,03
Jawa Barat	68,2	64,6	65,8	69,1	69,93	70,32	70,71	71,12
Jawa Tengah	67,0	64,6	66,3	68,9	69,78	70,25	70,92	71,60
Yogyakarta	71,8	68,7	70,8	72,9	73,50	73,70	74,15	74,88
Jawa Timur	65,5	61,8	64,1	66,8	68,42	69,18	69,78	70,38
Banten	-	-	66,6	67,9	68,80	69,11	69,29	69,70
Bali	70,1	65,7	67,5	69,1	69,78	70,07	70,53	70,98
Nusa Tenggara Barat	56,7	54,2	57,8	60,6	62,42	63,04	63,71	64,12
Nusa Tenggara Timur	60,9	60,4	60,3	62,7	63,59	64,83	65,36	66,15
Kalimantan Barat	63,6	60,6	62,9	65,4	66,20	67,08	67,53	68,17
Kalimantan Tengah	71,3	66,7	69,1	71,7	73,22	73,40	73,49	73,88
Kalimantan Selatan	66,3	62,2	64,3	66,7	67,44	67,75	68,01	68,72
Kalimantan Timur	71,4	67,8	70,0	72,2	72,94	73,26	73,77	74,52
Sulawesi Utara	71,8	67,1	71,3	73,4	74,21	74,37	74,68	75,16
Sulawesi Tengah	66,4	62,8	64,4	67,3	68,47	68,85	69,34	70,09
Sulawesi Selatan	66,0	63,6	65,3	67,8	68,06	68,81	69,62	70,22
Sulawesi Tenggara	66,2	62,9	64,1	66,7	67,52	67,80	68,32	69,00
Gorontalo	-	-	64,1	65,4	67,46	68,01	68,83	69,29
Sulawesi Barat	-	-	-	64,4	65,72	67,06	67,72	68,55
Maluku	68,2	67,2	66,5	69,0	69,24	69,69	69,96	70,38
Maluku Utara	-	-	65,8	66,4	66,95	67,51	67,82	68,18
Irian Jaya Barat	-	-	-	63,7	64,83	66,08	67,28	67,95
Papua	60,2	58,8	60,1	60,9	62,08	62,75	63,41	64,00

Meski pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Barat dalam lima tahun terakhir terus  meningkat, pencapaian itu masih jauh dari target yang dicanangkan. Bahkan, selisih antara target dan realisasinya cenderung semakin besar. Tahun 2006, IPM provinsi ini mencapai 70,05 atau meningkat 0,75 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi peningkatan IPM karena membaiknya indeks pendidikan, yakni tahun 2006 sebesar 80,61 poin atau naik 1,02 dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 79,59.

            Selain itu, peningkatan IPM 2006 karena membaiknya derajat kesehatan yang ditunjukan dengan angka harapan hidup (AHH) masyarakat provinsi Jabar. Tahun 2006, AHH Jabar menjadi 67,08 tahun atau meningkat 0,51 tahun dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 66,57 tahun. Sementara indeks dayabeli masyarakat hanya meningkat 0,24 poin, dari 59,18 tahun 2005 menjadi 59,42 poin tahun 2006, dengan kemampuan daya beli perkapita rat-rata Rp 557.110.

            Meski realisasi pencapain IPM selalu meningkat, selisihnya makin besar dari target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jabar, yakni mencapai IPM 80 poin pada tahun 2010. Misalnya, tahun 2001, IPM Jabar mencapai 66,1 poin atau selisih 2,25 poin dari target yang ditetapkan sebesar 68,35. Tahun 2006 pencapaian IPM sebesar 70,05 paahal ditargetkan 75,6 poin. Artinya, terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dan target, yakni sebesar 5,55 poin. Bahkan, hampir separuh daerah di Jabar memiliki angka IPM di bawah IPM provinsi. Misalnya, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang dan Karawang memiliki kualitas SDM yang belum memadai. Disana, nilai IPM masih dibawah angka rata-rata IPM Jabar..

            Melihat ketimpangan itu, target IPM 80 poin pada tahun 2010-angka yang dapat menempatkan masyarakat Jabar mampu menganyam pendidikan memadai, mudah memperoleh pelayanan kesehatan, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tampaknya sulit tercapai.

            Kondisi itu menjadi ironi manakala pemprov Jabar ingin mewujudkan visi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota tahun 2010. Padahal, kontribusi Jabar terhadap aktivitas perekonomian nasioanal saat ini mencapai 14 persen atau terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

3.3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka serta Perbandingannya dalam Wilayah Ciayumajakuning

            Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan IPM Kabupaten Majalengka, maka berikut ini akan dibandingkan IPM Kabupaten Majalengka dengan angka Provinsi Jawa Barat serta beberapa kabupaten/kota di sekitarnya yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. Posisi geografis Kabupaten/Kota tersebut terletak di kawasan Timur Provinsi Jawa Barat, sehingga pada sistem administrasi pemerintahan kabupaten/kota tersebut disatukan dalam satu cakupan koordinasi/pembinaan yaitu Kersidenan/Wilayah III Cirebon yang pada saat ini dikenal dengan istilah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Cirebon. Secara karakteristik wilayah-wilayah tersebut mempunyai kemiripan dalam hal karakteristik sosial, ekonomi dan budaya. Secara umum masyarakat di wilayah tersebut merupakan daerah pertanian padi, palawija maupun hortikultura kecuali Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu yang berbatasan dengan laut sehingga masyarakatnya juga sebagian ada yang berprofesi sebagai nelayan.

            Indeks IPM Kabupaten Majalengka dan Kabupaten/Kota di Wilayah Ciayumajakuning Tahun 2009

           

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)	(3)
1	Kota Cirebon	74,68
2	Kab. Kuningan	70,42
3	Kab. Majalengka	69,94
4	Kab Cirebon	68,37
5	Kab. Indramayu	67,39
Prov. Jawa Barat		71,64

           

            Tabel di atas memperlihatkan perbandingan angka IPM dari kabupaten/kota di wilayah Cirebon. Kabupaten Majalengka dengan dengan IPM 69,94 berada pada posisi ke 3 dari 5 kabupaten/kota tersebut. Posisi tertinggi di wilayah tersebut adalah Kota Cirebon disusul Kabupaten Kuningan. Sementara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu berada pada posisi dua terakhir.

            Membandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka masih berada di bawah rata rata IPM Jawa Barat dengan selisih 1,7 poin, dengan Kabupaten Kuningan terdapat selisih 0,48 poin, sementara dengan Kota Cirebon selisih 4,72 poin. Posisi Kota Cirebon tersebut sudah cukup jauh berada di atas kabupaten lain, bahkan di atas rata-rata IPM Jawa Barat. Posisi tertinggi Kota Cirebon, didukung oleh ketiga komponennya yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli yang jauh meninggalkan Kabupaten lain.

            Karakteristik wilayah perkotaan Kota Cirebon memungkinkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga daya beli juga meningkat. Kemampuan ekonomi yang tinggi, berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat juga relatif semakin Tinggi.Seperti diketahui bahwa Kota Cirebon merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Jawa Barat. Didukung oleh adanya pelabuhan Cirebon serta tumbuhnya sektor Industri, Perdagangan dan Jasa. Banyak pusat perbelanjaan, hotel dan rumah makan dibangun para investor melihat posisi Kota Cirebon sebagai daerah yang strategis di daerah Pantura. Di bidang pendidikan sarana-sarana pendidikan di Kota Cirebon dibangun bukan hanya pada level pendidikan dasar, tetapi pendidikan menengah dan tinggi.Tercatat beberapa perguruan tinggi semakin banyak didirikan untuk memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia di Kota Cirebon. Mencermati gambaran Indeks Pembangunan Manusia di atas menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Majalengka untuk dapat meningkatkan IPM secara signifikan hingga dapat mengikuti langkah Kota Cirebon atau setidaknya dapat melewati angka IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

            Pengukuran pencapaian pembangunan manusia adalah sesuatu yang kompleks, karena sesungguhnya kualitas pembangunan manusia tidak bisa disederhanakan melalui penghitungan tiga indikator. Untuk itu kajian dan analisis mengenai IPM harus disikapi secara proporsional. IPM merupakan pendekatan yang dianggap paling relevan hingga saat ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian mengenai IPM Kabupaten Majalengka adalah :

           

            1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan         dari tahun sebelumnya yaitu dari 69,40 pada tahun 2008 menjadi 69,94 pada tahun     2009. Kenaikkan sebesar 0,54 poin ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan manusia di Kabupaten       Majalengka.

            2) Dilihat dari masing-masing komponennya kenaikan IPM ini disebabkan oleh      pertumbuhan seluruh komponen IPM yaitu, Indeks Kesehatan sebesar 0,45 poin, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) 0,44 poin serta indeks daya beli (PPP) sebesar 0,73 poin.

            3) Dibandingkan dengan IPM di wilayah Ciayumajakuning, IPM Kabupaten          Majalengka berada pada posisi menengah tetapi masih berada di bawah rata-rata IPM            Jawa Barat.

4.2. Saran-saran

           

            Beberapa hal yang disarankan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka adalah :

1)      Peningkatan Indeks Angka Harapan Hidup

            Di bidang kesehatan, meskipun indikatornya yaitu AHH mengalami sedikit peningkatan, namun AHH Kabupaten Majalengka ini masih berada di bawah AHH Jawa Barat. Angka harapan hidup determinan utamanya adalah angka kematian bayi, tetapi secara luas AHH dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan, lingkungan, keturunan, dan perilaku. Intervensi pelayanan hendaknya diarahkan untuk memperbaiki faktor lingkungan dan memperbaiki perilaku masyarakat. Oleh karena itu fokus perhatian IPM Kabupaten Majalengka 2009 pada peningkatan gizi dan kebersihan, proses persalinan pada tenaga medis dan kesadaran akan pentingnya lingkungan rumah yang bersih perlu terus ditingkatkan.

2)      Peningkatan Indeks Pendidikan

            Adanya kenaikkan indeks pendidikan, khususnya angka melek huruf yang cukup signifikan, diharapkan dapat memacu stakeholder bidang pendidikan untuk memberantas buta aksara secara lebih intensif. Selain itu, kebijakan Biaya Operasioanal Sekolah (BOS) harus diperluas untuk tingkat SLTA, sehingga dapat meningkatkan partisipasi sekolah lulusan SLTP. Pembangunan infrastruktur pendidikan agar lebih ditingkatkan selain infrastruktur perdesaan agar akses pendidikan, maupun kesehatan bisa lebih ditingkatkan. Program-program pendidikan luar sekolah (PLS) juga harus dikembangkan lebih memasyarakat, keberadaan SLTP terbuka, Kejar Paket A,B maupun C agar lebih diintensifkan.

3)      Peningkatan Indeks Daya Beli

            Indeks daya beli mempunyai kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan dua indikator lain dalam peningkatan IPM di Kabupaten Majalengka tahun 2009. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan daya beli melalui kebijakan-kebijakan yang prorakyat harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Indikator makro ekonomi harus distabilisasi agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pembukaan lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif juga akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Majalengka sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.