Amandemen UUD 1945

perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

• Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
• Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
• Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
• Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
• Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
• Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

MPR

• Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
• Menghilangkan supremasi kewenangannya.
• Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
• Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
• Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
• Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR

• Posisi dan kewenangannya diperkuat.
• Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
• Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
• Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD

• Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
• Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
• Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
• Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

BPK

• Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
• Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
• Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
• Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

PRESIDEN

• Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
• Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
• Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
• Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
• Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG

• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

MAHKAMAH KONSTITUSI

• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

1. sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Desentraslisasi

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.

Disamping itu berdasarkan beberapa penelitian ternyata budaya sangat

mempengaruhi nilai dan sikap pekerjaan karyawan. Berdasarkan penelitian Hofstede

yang diambil dari Budhi Paramita (1988) ada 4 dimensi yang membedakan budaya

seorang Manajer, yaitu:

1. Individualisme versus kolektivisme

2. Jarak kekuasaan (Power distance)

3. Penghindaran ketidakpastian (Uncertainty avoidance) dan

4. Maskulinitas versus feminitas.

ad.1. Individualisme adalah suatu budaya yang berdasarkan kepentingan pribadi dan

yang yang terdekat. Hal ini disebabkan karena kebebasan dan masyarakatnya

memperbolehkan nilai-nilai individu. Sebaliknya kolektivisme adalah suatu budaya

merupakan suatu budaya yang setiap individu menghendaki orang lain masuk dalam

suatu kelompok tersebut dan mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut.

Didalamnya setiap orang saling memelihara dan melindungi satu sama lain bila ada

kesulitan sehingga terlihat sikap loyalitas pada rnasyarakat yang menganut

kolektivisme sangat tinggi.

Tingkat individualisme menurut Hofstede bila dilihat pada suatu negara berkaitan

erat dengan kekayaan negara tersebut. Negara yang kaya raya (Seperti Amerika

Serikat, Swedia, Inggris dan Jerman) sangat individu. Negara yang tergolong miskin

(Seperti Indonesia, Pakistan dan Turki) bersifat sangat kolektif.

ad.2. Bisa dikatakan bahwa jarak kekuasaan (Power Distance) merupakan suatu

ukuran dari masyarakat yang menerima adanya perbedaan kekuasaan dalam

institusi dan organisasi. Sebenarnya bila dikaji setiap individu secara alamiah

berbeda, baik dalam (maupun dari segi kemampuan intelektual, yang menciptakan

adanya perbedaan kekayaan dan kekuasaan.

Satu masyarakat dengan jarak kekuasaan yang tinggi (contoh, Philipina) juga

menerima perbedaan dalam kekuasaan organisasi. Masyarakatnya menunjukkan

?2003 Digitized by USU digital  library 5

penghormatan yang cukup besar terhadap kekuasaan, titel, pangkat dan status.

Sebaliknya pada saat negosisasi bisnis dengan negara yang menganut jarak

kekuasaan yang tinggi, suatu perusahaan seharusnya mengirim wakil dengan titel

minimum sama dengan lawan pihak negosiasi. Kebalikannya, negara-negara yang

mempunyai jarak kekuasaan yang rendah (contoh, Denmark), berusaha meniadakan

perbedaan jarak kekuasaan. Atasan walau mempunyai kekuasaan, tetapi karyawan

tidak "takut" kepada atasannya.

ad.3. Budaya penghindar "ketidakpastian" (Uncertainty Avoidance) adalah suatu

budaya yang masyarakatnya merasa terancam terhadap adanya ketidakpastian

situasi (keragu-raguan), sehingga mereka berusaha menghindarinya.

Negara-negera yang masyarakatnya memiliki penghindaran kepastian rendah antara

lain Singapura, Hongkong serta Denmark. Mereka selalu berani menghadapi risiko

terjadinya perbedaan pendapat. Sebaliknya, negara yang masyarakatnya

penghindaran ketidakpastian yang tinggi seperti Jepang, merasa terancam terhadap

ketidakpastian (ragu-ragu) sehingga berusaha mengurangi risiko dengan

menciptakan keamanan masyarakat. Jepang memiliki banyak peraturan yang formal,

dan kurang toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat dan perilaku. Organisasi

kerja dinegara ini, "perputaran" karyawan relatif kecil dan berkarir seumur hidup

(lifetime employment).

Pada dasarnya pemahaman budaya suatu bangsa atau masyarakat sangat

bermanfaat bagi seorang individu yang ingin bekerja disuatu tempat yang berbeda

juga bagi seorang manajer yang bekerja di negara lain yang memiliki bawahan yang

mempunyai latar belakang budaya yang berbeda dengannya.

Dibawah ini S. Romen dan O. Shenkar (dikutip dari Drs. Ami Widjaya Ak, MBA. hal

69) memberikan contoh perbedaan budaya beberapa negara di dunia.

Gambar 2 : Beberapa Contoh Perbedaan Budaya Bangsa

1. Individualisme           Kolektivisme

Amerika Serikat                                    Colombia

Australia                                              Venezuela

Inggris                                                 Pakistan

Kanada                                                Peru

2. Jarak Kekuasaan Tinggi                       Jarak Kekuasaan Rendah

Philipina                                             Austria

Meksiko      Israel

Venezuela      Denmark

Yugoslavia     Selandia Baru

3. Penghindaran Kepastian Tinggi   Penghindaran Kepastian Rendah

Yunani      Singapura

Portugis      Denmark

Belgia      Swedia

Jepang      Hongkong

4. Maskulinitas Tinggi    Feminimitas Tinggi

Jepang      Swedia

Austria      Norwegia

Venezuela      Yugoslavia

Italia      Denmark

?2003 Digitized by USU digital  library 6

III. Perbedaaan Manajemen Amerika dan Manajemen Jepang

William Ouchi, memperkenalkan teori Z pada tahun 1981 untuk menggambarkan

adaptasi Amerika atas perilaku Organisasi Jepang. Adapun teori Z didasarkan pada

perbandingan manajemen dalam organisasi Jepang disebut tipe perusahaan Jepang

dengan manajemen dalam perusahaan Arnerika yang disebut perusahaan tipe

Amerika.

Berikut adalah perbedaan organisasi tipe Amerika dan tipe Jepang.

Adapun Tipe Amerika menunjukkan:

1.  Para karyawan selalu bekerja berpindah-pindah pekerjaan.

Bagi orang Amerika untuk rnencari kesempatan, kemajuan, dan perubahan karir

dengan cara berpindah di antara majikan dan organisasi merupakan hal yang

biasa.

2.  Dalam pengambilan keputusan selalu bersifat pribadi.

Umumnya orang Amerika cenderung rnempercayai pertimbangan individual dan

lebih

suka membuat keputusan Sendiri.

3.  Mempunyai tanggung jawab individual.

Para pekerja Amerika lebih suka berinisiatif secara pribadi dan memikul tanggung

jawabnya sebagai individu bukan kelompok.

4.  Kemajuan yang cepat

Keberhasilan para karyawan diukur dengan cepat dimana para karyawan secara

ekonomi dan sosial mendapatkan kemajuan yang cepat, dengan suatu kelebihan.

5.  Spesialisasi dalam karier

Pada organisasi di Amerika didasarkan pada spesialisasi keterampilan dan tenaga

kerja; Karyawan menciptakan intensitas dalam perilaku karir dan mengikuti jalur

karier yang khusus.

6.  Mekanisme pengendalian yang eksplisit

Organisasi di Amerika memiliki standar dan pengendalian yang eksplisit dalam

pekerjaan dan penilaian sehingga para karyawan menginginkan mekanisme

pengedalian yang eksplisit serta petunjuk-petunjuk kerja.

7.  Perhentian yang terpusat pada karyawan (Focused Concern for Employees).

Perusahaan-perusahaan Amerika cenderung hanya memandang peran karyawan

pada pekerjaan mereka dan, memberikan sedikit perhatian secara menyeluruh

seperti keluarga, masalah-masalah sosial, kesehatan pribadi, dan kesejahteraan

umum.

Kalau kita melihat hasil observasi dan penelitian para pakar mereka memenuhi type

para pekerja Jepang yang berbeda dengan type Amerika.

Adapun Manajemen Tipe Jepang

1.  Bekerja seumur hidup.

Pekerjaan Jepang cenderung melakukan komitment seumur hidup terhadap

organisasi mereka, sehingga organisasi memikul tanggung jawab untuk

mempekerjakan karyawan seumur hidup.

2.  Pengambilan keputusan secara kolektif.

Karyawan dan manajer mencari konsensus keputusan dan mendorong proses

pengambilan keputusan secaro kolektif.

3.  Tanggung jawab kelompok.

Masyarakat Jepang lebih suka memproses dan menerima tanggung jawab secara

kelompok melalui komunikasi bersama, ganjaran kelompok adalah umum.

4.  Kemajuan yang sistematis secara perlahan

Karyawan maju dengan perlahan melalui tingkatan yang telah ditentukan,

dimana promosi, loyalitas dan prilaku yang harmonis dipertimbangkan.

?2003 Digitized by USU digital  library 7

5.  Perspektif karier umum

Organisasi Jepang tidak menekankan spesialisasi, akan tetapi lebih menyukai

eksibilitas dan pelatihan internal, sehingga mereka dapat menugaskan kembali

personel dan mengembangkan keterampilan di antara mereka sebagai anggota-

nggota organisasi. Karir dihubungkan dengan organisasi, bukanlah profesi.

6.  Sistem pengendalian yang implisit

Bangsa Jepang selalu menekankan pengendalian mutu (Quality Control) dan

metode pengendalian proses, dimana pada kegiatan operasional standar-standar

dan kriteria pekerja merupakan tujuan utama dan pengendalian secara implisit

sangat tergantung pada keputusan yang terjadi di lapangan.

7.  Perhatian holistik terhadap pekerja.

Organisasi Jepang sangat memperhatikan para pekerja hingga di luar lingkungan

pekerja dan membantu pekerja secara menyeluruh dalam berbagai bidang yaitu

perumahan, pelayanan untuk kesehatan mental dan fisik, dan sebagainya.

Karyawan dipertimbangkan sebagai anggota yang integral dari organisasi total.

Ouchi dalam tulisannya menjelaskan ada perbedaan budaya atau kultur antara

bangsa Jepang dan Amerika yang menghalangi para manajer Amerika untuk dapat

mengadopsi teknik-teknik Jepang secara menyeluruh hal ini disebabkan para pekerja

Amerika suka pindah-pindah kerja, mereka terus berusaha mencari kesempatan,

pekerjaan yang baik, dan kemajuan karier dengan berpindah perusahaan sebaliknya

pekerja yang cenderung melakukan komitmen seumur hidup terhadap organisasi

(perusahaan) yang dimasuki. Walaupun demikian Ouchi juga melihat adanya

kesamaan antara praktek-praktek di perusahaan terkemuka Amerika Serikat dan

perilaku organisasi Jepang. Sebagai contoh, Hewlett-Packard dan IBM, kekaryaan

jangka panjang merupakan norma, walaupun lebih pendek daripada komitmen

seumur hidup.

Perusahaan tipe Amerika mempercayai pengambilan keputusan manajemen secara

individual, sedangkan perusahaan-perusahaan tipe Jepang sangat mempercayai

pengambilan keputusan secara konsensus, akan tetapi ada sejumlah perusahaan-

perusahaan Ame rika yang unggul juga proses pengambilan keputusannya

"Kolaboratif? mendekati perilaku tipe Jepang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan Ouchi adalah unsur yang paling dalam teori Z

merupakan gabungan dari konsep hubungan manusiawi dengan teknik-teknik

manajemen ilmiah. Perusahaan-perusahaan menurut tipe Z haruslah sangat nggung

jawab secara kolektif, melalui suatu komitmen terhadap pengambilan tulisan

partisipatif. Organisasi ini juga memperhatikan kebutuhan individual dan kelompok,

akan tetapi secara simultan terus mengembangkan teknik-teknik pengendalian mutu

dan metode kerja ilmiah. Gaya manajemennya menggabungkan prinsi-prinsip klasik,

ajaran perilaku serta, konsep hubungan manusiawi untuk menekan dan

produktivitas.

Teori Z dapat memberi inspirasi kepada para ilmuan karena melihat secara lebih

dalam tentang organisasi-organisasi tipe Jepang, dan organisasi tipe Amerika, dan

bagaimana organisasi tipe Z dapat bekembang pada masa yang akan datang dan

teori ini memperlihatkan besarnya pengaruh budaya terhadap manajemen Jepang

dan manajemen Amerika dalam organisasi suatu perusahaan.

?2003 Digitized by USU digital  library 8

IV. Pengaruh Budaya Indonesia terhadap Manajemen Indonesia.

Setelah membahas masalah manajemen, budaya, nilai dan sikap secara umum maka

dibahas masalah manajemen Indonesia, Apakah manajemen Indonesia sama dengan

manajemen gaya Jepang atau Amerika?

Tidaklah mudah membahas manajemen khususnya manajemen Indonesia, sebab

perlu melalui dengan penemuan konsep kebudayaan. Dengan demikian kita perlu

membahas dan menelaah bagaimana konsep budaya Indonesia.

Pertama sekali yang perlu disadari bahwa bangsa indonesia memiliki budaya yang

beraneka ragam yang sering dlsebut dengan "Bhinneka Tunggal Ika". Adanya

berbagai perbedaan budaya atau sistem nilai diantara sesama masyarakat Indonesia

sudah tentu akibatkan perbedaan reaksi terhadap unsur-unsur manajemen.

Bila kita tinjau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termuat secara mengkristal dalam

Pancasila. Walaupun demikian kita tidak dapat menyebutkannya sebagai manajemen

Pancasila karena Pancasila adalah pedoman dan penghayatan seseorang sebagai

warga Indonesia sedangkan cakupan manajemen sangat erat kaitannya dengan gaya

nimpinan seorang manajer, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia dan

lainya. Untuk itu dalam menyusun konsep manajemen Indonesia, Pancasila perlu kan

lebih rinci dalam nilai dan aturan-aturan yang lebih khusus bagi masing-masing

kegiatan, ataupun profesi yang dapat diaplikasikan oleh para Manajer Indonesia

sehingga merupakan pedoman bertindak dalam pekerjaan manajemen.

Manajemen Indonesia dalam perkembangannya akan mempengaruhi perkembangan

ekonomi dan masyarakat Indonesia yang diharapkan menjadi bangsa mandiri yang

bisa melepaskan diri dari berbagai kesulitan hidup yang menerpa bangsa ini sejak

tahun 1997 akhir.

Dalam upaya mengembangkan sistem manajemen yang cocok di Indonesia telah

dilakukan berbagai seminar, diskusi bahkan penelitian di berbagai perguruan tinggi

di Indonesia. Salah satu penelitian dilakukan oleh Dr. Andrean A. Damandjaja dalam

upaya identifikasi sistem manajemen pada masyarakat Indonesia yaitu mengenai

pola sistem  nilai manajer di Indonesia menyatakan :

Para manajer beranggapan bahwa tempat mereka bekerja cukup penting, yang

berorientasi pada hubungan vertikal yaitu pemilik harus dihormati, berpendidikan

cukup tinggi, memiliki kesetiaan bersyarat (perhitungan) tergantung dari kepuasan

yang diberikan perusahaan, rekan kerja merupakan bagian dari pekerjaan, tidak

menganggap bawahannya aset yang harus dijaga sedangkan untuk luar organisasi

para manajer tidak merasa perlu terlalu memperhatikan pihak konsumen,

masyarakat, sedangkan pemerintah sangat perlu diperhatikan sebagai salah satu

faktor penentu perubahan suatu organisasi.

Bila dilihat dari gambaran diatas, profil manajer di Indonesia kurang memperhatikan

kepentingan lingkungannya dan masih sangat mementingkan diri atau individunya.

Sangatlah pesimis Indonesia dapat bangkit dengan perekonomiannya bila para

manajer di Indonesia tidak rnengubah sikap dan sistem nilainya ke arah yang

berorientasi sosial.

V. Penutup

Mengingat perubahan nilai-nilai ataupun sikap tidak terlepas dari perubahan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat suatu negara. Oleh karena itu diharapkan pada

lembaga-lembaga pendidikan, ulama maupun cendekiawan dan elit politik hendaklah

?2003 Digitized by USU digital  library 9

berperan lebih banyak terutama dalam memberi contoh yang baik sehingga

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bermoral, beretika sehingga

dapat membantu mengarahkan perubahan dalam pembentukan nilai-nilai yang

mempengaruhi sikap masyarakat Indonesia yang dapat diimplikasikan dalam

kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang bisnis maupun usaha serta birokrasi

yang berkaitan erat dengan manajemen, sehingga dapat membentuk manajemen

Indonesia yang diharapkan.

ADIL

Pengertian adil adalah dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya.

Sebagian besar orang mendefenisikan kata ADIL adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan
tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya.

Bagi mereka yang mengartikan ADIL adalah SAMA RATA, tentunya menganggap bahwa perlakuan bapak tersebut diatas adalah adil.

Arif bijaksana.

Sekedar mengumpulkan pengetahuan tidaklah membuat manusia menjadi arif. Hanya orang yang mempunyai sifat-sifat baik (sadguna) yang dapat disebut arif bijaksana.

Agar dapat bertahan hidup di dunia, kita harus memenuhi kebutuhan indera dalam batas-batas tertentu. Tetapi kita dapat melakukan kegiatan ini sebagai pengurbanan (yagna). Agar mesin badan ini dapat bekerja, diperlukan bahan bakar yang berupa makanan. Makanan itu sendiri bukanlah pengurbanan, tetapi makanan memungkinkan manusia melakukan pengurbanan. Karena itu, kegiatan makan tidak boleh dipandang rendah seolah-olah hanya memenuhi selera rakus. Kegiatan makan merupakan suatu bagian dari pemujaan kita kepada Tuhan.

3. percaya diri itu seni. Jika Anda merasa belum percaya diri, maka Anda bisa menjadi percaya diri. Jika Anda sudah merasa percaya diri, maka Anda bisa menjadi lebih percaya diri.

Percaya diri itu dinamis, ia bisa naik dan turun, berubah dan berkembang. Apa yang perlu Anda lakukan, adalah menjaganya agar tetap berada di tingkat yang optimal dan sehat

Dalam aktivitas apapun yang Anda lakukan, Anda akan melakukan tiga hal berikut ini:

1. Memimpin;
2. Menjual;
3. Mempresentasikan.

4.

7. Communicate - Berkomunikasi.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasinya harus dua arah. Pemimpin yang baik berbicara ‘dengan’ kita bukan berbicara’kepada’ kita. Hal di atas merupakan sesuatu yang berbeda. Kedua istilah tersebut kelihatan sederhana. Namun terasa sekali bedanya. Seorang pemimpin negara yang baik mampu berbicara dengan rakyatnya. Tetapi pada saat yang sama pemimpin juga harus mampu menjadi pendengar yang baik, mau mengerti dan  menempatkan harga diri, rasa kepercayaan serta itikad baik terhadap orang lain diatas segalanya. Pemeimpin seperti inilah yang diinginkan oleh rakyat.

Pak SBY mampu berkomunikasi dengan rakyatnya dengan baik. Terbukti dari kunjungan beliau ke terminal Pulau Gadung Jakarta Timur beberapa waktu lalu, dan tempat-tempat lainnya di Indonesia. Beliau tidak sombong dan berempati dengan masalah yang dihadapi rakyatnya.

Kemampuan berkomunikasi ini telah beliau tunjukkan sepanjang kepemimpinan beliau menjadi presiden. Pak SBY telah menjadi contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik kepada rakyatnya. Itu semua diliput oleh para wartawan. Baik cetak maupun elektronik. Baik wartawan dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, kita juga harus maklum. Pak SBY sebagai kepala negara tidaklah mungkin berkomunikasi langsung dengan rakyatnya setiap hari. Banyaknya tugas kenegaraan, dan persaingan global antar negara harus juga diperhatikan oleh beliau. Kalau kita tidak puas dengan kepemimpinan beliau, ada media yang menyalurkannya. Kita dapat berkomunikasi dengan beliau melalui berbagai cara. Saya kira anda semua sudah tahu bagaimana caranya.

pembangunan nasional (nation building) merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan Nasional. Karena sesuai dengan misi sebuah Negara yaitu mewujudkan Raison de ‘ etre pemerintahan yang berarti menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Dalam hal ini tentu pemerintah harus memperhatikan aspek – aspek dari kebutuhan masyarakat, agar tujuan pembangunan Nasional tercapai dengan baik. Karena bagaimanapun, masyarakat merupakan subjek dari pembangunan nasional. Artinya, pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan mesti sinergis. Bukan kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan tersebut.

Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan yang telah telah ditetapkan bersama berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu[1]. Ada korelasi atau hubungan yang jelas antar pembangunan nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara berdasar keterangan di atas.

Proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlansung terus menerus. Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent phase daripada proses secara keseluruhan. Adapun titik tolak tersebut adalah :

1. Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan (felt needs dan real needs),
2. Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions),
3. Perumusan dasar-dasar  hukum (legal bases) bagi pelaksanaan keputusan politik,
4. Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka mencapai tujuan (formulation of development plan),
5. Penyusunan program kerja (work program),
6. Implementasi (implementation of activities),
7. Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result obtained).

Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan (felt needs dan real needs)

Manusia pada dasarnya merupakan mahluk yang ingin maju dalam hidup, hal ini dibuktikan dengan adanya peradaban dari manusia itu sendiri (budaya). Dengan dasar tadi, membuat manusia bahu membahu membangun peradaban. Negara merupakan satuan organisasi terbesar dalam suatu bangsa harus memfasilitasi dari pembangunan nasional tersebut demi terpenuhi kepuasan dari masyarakatnya.

Ø  Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions)

Negara merupakan kesatuan politik, yang karena di dalamnya terdapat lembaga-lembaga politik seperti Eksekutif, yudikatif dan legislative. Karena negara merupakan kesatuan politik maka di dalamnya terdapat elit politik yang kemudian berkewajiban membuat sebuah rumusan politik guna proses pembangunan berjalan dengan baik dan benar.

Ø  Perumusan dasar-dasar  hukum (legal bases) bagi pelaksanaan keputusan politik

Pada hakikatnya hukum merupakan produk politik, artinya secara proses dalam membuat aturan atau hukum ditentukan dengan konspirasi dan lobi-lobi politik oleh para elit. Dalam sebuah negara modern hukum harus menjadi sebuah landasan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan public, terutama dalam hal ini adalah perencanaan pembanguna nasional.

Ø  Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka mencapai tujuan (formulation of development plan)

Setelah dasar hukumnya telah ditentukan maka selanjutnya adalah membuat rumusan-rumusan daripada rencana pembangunan tersebut supaya tujuan awal dari pembangunan tercapai.

Ø  Penyusunan program kerja (work program)

Kemudian penyusunan program kerja disusun dengan rapi, disini memakai skala prioritas daripada rancangan program kerja tersebut.

Ø  Implementasi (implementation of activities)

Dalam sebuah perencanaan apapun yang terpenting adalah pointer ini, karena bagaimanapun sebuah rencana kalau sudah tersusun rapi ataupun sudah tersusun konsep secara baik kalau tak ada sebuah pelaksanaan maka akan menjadi sia-sia belaka. Artinya bahwa, implementasi mesti sesuai dengan apa yang telah dirancang.

Ø  Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result obtained).

Tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi dari pelaksanaan tersebut. Yang kemudian dengan harapan akan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang lain atau akan datang menjadi lebih baik. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam proses ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi-rekomendasi juga melihat sejauh mana keberhasilan dari kebijakan yang telah dikerjakan atau dilaksanakan.

sifat yang membuat pemimpin mampu menghadapi segala tantangan di abad 21, saya akan coba mencari hubungannya dengan kepemimpinan bapak SBY yang sekarang ini menjabat sebagai presiden. Mohon untuk dicermati secara bijaksana. Ini hanya sudut pandang kecil dari seorang guru yang melihat sisi positif dari diri bapak SBY. Bukan bermaksud untuk mengkampanyekan beliau agar terpilih kembali sebagai presiden.

Ketujuh sifat-sifat yang baik dari seorang pemimpin itu adalah:

1. Challenge - Tantangan.

Pemimpin yang baik memberi tantangan kepada komunitas rakyatnya. Banyak hal yang bisa dijadikan tantangan, dan hanya pemimpin negara yang baik yang bisa membuat tantangan  menjadi kenyataan. Terkadang terlalu tinggi menggantung standar juga akan berakibat tidak baik, hitunglah sumber daya dan keunggulan apa yang negara punyai. Baru kemudian tantangan atau target bisa dimulai dari sana. Ingat sukses yang besar dimulai dari sukses yang kecil-kecil.

Pak SBY adalah sosok pemimpin yang selalu berhadapan dengan tantangan. Ketika terpilih menjadi presiden, tantangan demi tantangan menerpa Pak SBY. Namun semua itu dapat dihadapinya dengan penuh keyakinan akan dapat mengatasi itu dengan baik. Lihatlah bencana alam yang terjadi di Indonesia, Pak SBY yang dipilih langsung oleh rakyat mampu mengatasinya dengan baik.

Juga tentang guru sebagai profesi, pak SBY mampu mewujudkannya dengan lahirnya UU Guru dan Dosen. Segala keputusan pak SBY pun banyak yang memberikan tantangan, misalnya ketika keputusan beliau mengangkat menteri profesional sebagai pembantunya. Lalu memberantas korupsi, dan mengizinkan para gubernur dan pejabat lainnya untuk diperiksa oleh KPK. Termasuk besannya sendiri. Bapak Aulia Pohan.

2. Culture - Budaya.

Pemimpin yang baik secara sadar menciptakan budaya. Budaya yang baik dan dapat dicontoh oleh rakyatnya. Budaya tepat waktu misalnya, bisa dimulai dari hal yang kecil, tidak terlambat saat memulai rapat, atau masuk kerja.

Budaya menghormati orang lain bisa dimulai dengan mematikan HP saat rapat sedang berlangsung dan tidak berbicara satu sama lain saat ada orang yang berbicara di depan podium.

Budaya antri dan tertib berlalu lintas harus pula dicontohkan oleh seorang pemimpin. Hal-hal yang sederhana itu bila diterapkan secara terus menerus bisa dengan mudah menjadi budaya positip di suatu negara. Jangan lupa budaya memberi ucapan selamat atau reward kepada orang lain yang mempraktekan kebiasaan yang baik.

Indonesia adalah negara yang berbudaya. Budayanya pun ber-aneka ragam. Pak SBY telah mampu mengatasi keanekaragaman budaya Indonesia yang ada. Pak SBY telah mampu pula memimpin rakyatnya untuk memiliki budaya yang kokoh. Budaya yang kita namakan Bhinneka Tunggal Ika.

3. Curiosity - Ingin tahu.

Pemimpin negara yang baik selalu ingin tahu. Ingin tahu apa yang dialami rakyatnya. Selalu bertanya untuk segala kemungkinan yang terbaik. Jika ada rakyatnya mengeluhkan sesuatu hal, ia akan mengajarkan atau memberi contoh untuk mencari tahu apa yang mungkin bisa dilakukan sekaligus bersama-sama mencari jalan keluar. Bisa anda bayangkan bila bangsa kita dipimpin oleh presiden yang tidak ingin tahu penderitaan rakyatnya.

Pak SBY bukan tidak tahu harga sembako sulit terjangkau dan bukan tidak tahu pula kalau banyak rakyat yang terpaksa mengantri minyak tanah. Semua itu diketahuinya.

Memang sudah menjadi tugas pemimpin untuk menangani keluhan dari semua pihak. Namun pemimpin yang baik bisa mendengarkan, memberi masukan sekaligus menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana.

Pak SBY selalu memperhatikan rakyatnya dengan baik. Rasa ingin tahu beliau tentang penderitaan rakyat membuat hatinya terkadang menjerit. Saya pernah melihat dalam foto, Pak SBY menangis ketika mengunjungi rakyatnya yang terkena musibah tsunami di Aceh. Rasa ingin tahu Pak SBY yang besar juga mengantarkan beliau mengatasi segala persolan yang ada dalam negara ini.

4. Charisma - Berkarisma.

Karisma adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Orang seperti bapak Soekarno, presiden pertama kita memang berkarisma, buat kita yang orang biasa, berharap mempunyai karisma seperti beliau nampaknya hanya mimpi.

Semua pemimpin sebenarnya dengan gampang bisa mempunyai karisma, tergantung caranya memimpin. Buat saya, Pak SBY adalah orang yang berkarisma. Kharismanya bukan hanya tebar pesona atau main yoyo tapi benar-benar diperhitungkan matang.

Pada pidato hari guru dan HUT PGRI bulan Desember 2008 yang baru lalu, saya melihat dengan langsung bagaimana beliau menyapa kami dengan ramah, lalu memberikan pidato yang sangat menyentuh hati kami para guru.

Ingatlah, siapa saja pemimpin yang baik pada guru, maka akan ditambah rezekinya, dan akan dilapangkan pula segala kesulitan yang membelitinya. Amin.

Terus terang belum ada pemimpin yang berkarisma seperti pak SBY pada saat ini. Dibandingkan dengan calon-calon presiden yang akan datang, Karisma Pak SBY masih di atas mereka. Pak SBY jelas memiliki kharisma yang berkarakter. Karakter seorang pemimpin masa depan yang mampu memimpin rakyatnya dengan baik.

Karisma beliau bukan hanya tebar pesona seperti apa yang pernah disampaikan lawan politiknya. Karisma yang ada dalam diri beliau adalah karisma yang telah menyatu karena memiliki kepribadian yang unggul. Unggul dalam segala bidang. Baik bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, ataupun pendidikan.

5. Communicate - Berkomunikasi.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasinya harus dua arah. Pemimpin yang baik berbicara ‘dengan’ kita bukan berbicara’kepada’ kita. Hal di atas merupakan sesuatu yang berbeda. Kedua istilah tersebut kelihatan sederhana. Namun terasa sekali bedanya. Seorang pemimpin negara yang baik mampu berbicara dengan rakyatnya. Tetapi pada saat yang sama pemimpin juga harus mampu menjadi pendengar yang baik, mau mengerti dan  menempatkan harga diri, rasa kepercayaan serta itikad baik terhadap orang lain diatas segalanya. Pemeimpin seperti inilah yang diinginkan oleh rakyat.

Pak SBY mampu berkomunikasi dengan rakyatnya dengan baik. Terbukti dari kunjungan beliau ke terminal Pulau Gadung Jakarta Timur beberapa waktu lalu, dan tempat-tempat lainnya di Indonesia. Beliau tidak sombong dan berempati dengan masalah yang dihadapi rakyatnya.

Kemampuan berkomunikasi ini telah beliau tunjukkan sepanjang kepemimpinan beliau menjadi presiden. Pak SBY telah menjadi contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik kepada rakyatnya. Itu semua diliput oleh para wartawan. Baik cetak maupun elektronik. Baik wartawan dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, kita juga harus maklum. Pak SBY sebagai kepala negara tidaklah mungkin berkomunikasi langsung dengan rakyatnya setiap hari. Banyaknya tugas kenegaraan, dan persaingan global antar negara harus juga diperhatikan oleh beliau. Kalau kita tidak puas dengan kepemimpinan beliau, ada media yang menyalurkannya. Kita dapat berkomunikasi dengan beliau melalui berbagai cara. Saya kira anda semua sudah tahu bagaimana caranya.

6. Connect - Terhubung.

Pemimpin negara yang baik selalu terkoneksi dengan semua orang. Dengan cepat orang lain bisa tahu apa yang sedang dikerjakan olehnya. Caranya bisa bermacam-macam dari berbicara didepan  rapat mengenai apa yang dilakukannya, menulis di berbagai media tentang pemikiran-pemikirannya, bahkan sampai menulis di blognya sendiri di internet. Tidak usah dengan artikel yang panjang, dengan dot points saja sudah cukup untuk memberi kabar pada semua orang yang terlibat dengan pekerjaannya sebagai pemimpin. Dia bisa menugaskan beberapa staf ahli untuk membantunya. Atau mengikut sertakan beberapa wartawan untuk meliput aktivitasnya. Seperti apa yang telah dilakukan oleh mas Wisnu di Istana.

Saat ini adalah saat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Seorang presiden harus bisa terhubung dengan rakyatnya dengan berbagai media. Untuk kondisi alam Indonesia, teknologi internet cukup ampuh menyebarkan informasi. Hanya saja, teknologi ini masih mahal bagi rakyat dan masih banyak rakyat yang belum familiar dengan internet. Jaringan internet belum menyebar secara merata. Masih berpusat di kota-kota besar. Kalau pemimpin mau terhubung dengan rakyatnya, wujudkan internet murah bagi rakyat. Itulah salah satu cara di bidang TIK.

Cara konvensional yang paling baik ditempuh agar pemimpin terhubung dengan rakyatnya adalah dengan selalu berkunjung keliling Indonesia, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY.

Rakyat semakin dekat dengan pemimpinnya, apabila pemimpin itu terhubung dengan rakyatnya. Mungkin kita perlu belajar dari Obama yang terpilih menjadi presiden AS. Salah satu kunci kemenangan Barack Obama adalah karena dia terhubung dengan rakyatnya melalui berbagai macam media.

7. Commit - komitmen.

Pemimpin yang baik menaruh komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan dan perasaan  orang-orang disekitarnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi pemimpin yang baik tahu apa masalah mendasar yang semua orang inginkan dan rasakan. Juga tidak melulu masalah sistem penggajian atau kesejahteraan. Sebab kadang persoalan kesejahteraan rakyatnya, tidak harus dengan penambahan penghasilan. Tapi bagaimana sang pemimpin mampu memberikan komitmen yang jelas, misalnya komitmennya tentang pemulihan ekonomi yang berimbas kepada daya beli rakyatnya. Kalau ekonomi negara baik, maka ekonomi rakyatnya pun cenderung baik. Begitupun sebaliknya.

Pak SBY telah memberikan komitmennya dengan jelas pada saat memimpin negara ini. Contoh yang paling nyata adalah masalah kesejahteraan guru. Ketika awal pemeritahannya di tahun 2004, beliau mengatakan kalau guru harus menjadi sebuah profesi. Pernyataan beliau dan diiringi dengan komimen yang tinggi telah menjadi kenyataan sekarang ini, dimana guru telah menjadi sebuah profesi dan pemerintah menyadari betul akan pentingnya guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terbukti anggaran pendidikan kita sudah dinaikkan menjadi 20% dari APBN.

Demikianlah beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di abad ke-21 yang saya hubungkan dengan kepemimpinan Pak SBY. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk semua.

Kepada pak SBY sebagai presiden yang telah memimpin bangsa Indonesia, saya harapkan agar terus dapat menjadi pemimpin seperti kriteria hal tersebut di atas. Bapak HARUS BISA melakukannya!. Kepada calon presiden yang akan bersaing dengan pak SBY sebaiknya memiliki 7 sifat yang membuat pemimpin mampu menghadapi tantangan di abad 21.

Akhirnya, semua berpulang kepada rakyat. Karena rakyatlah yang akan memilih pemimpinnya. Setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan seorang pemimpin dapat dipadukan menjadi sebuah kekuatan yang dapat menghantarkan Indonesia kearah yang lebih baik. Mampu bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia.

Korupsi dapat terjadi jika adanya kekuasaan monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan rumusan ini, dapat diasumsikan juga bahwa semakin besar kekuasaan serta kewenangan yang luas dan semakin rendah kewajiban pertanggungjawaban dari suatu institusi/person, otomatis potensi korupsi yang dimiliki akan semakin tinggi.
Singh (1974), dalam penelitiannya menemukan beberapa sebab terjadinya praktek korupsi, yakni: kelemahan moral, tekanan ekonomi, hambatan struktur administrasi, hambatan struktur sosial. Kartono (1983), menegaskan bahwa terjadi korupsi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.
Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: Pertma, Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna. Kedua, Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes. Ketiga, Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. Keempat, Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Kelima, Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah.

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :
a. Peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda .
b. Kemiskinan dan ketidaksamaan atau kesenjangan sosial.
c. Gaji yang rendah atau jauh dari yang diharapkan.
d. Persepsi yang populer.
e. Pengaturan atau birokrasi yang bertele-tele dan tidak to the point.
f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya perbuatan korupsi adalah sebagai berikut :
1. Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
2. Warisan pemerintahan Kolonial Belanda.
3. Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.